Banyak Kontraktor yang Dulu Mapan Mulai Jual
Alat dan Mobil karena Tak Dapat Proyek
Medan ( SIB )
Makin kuatnya dominasi perusahaan-perusahaan Jakarta dan plat merah atau BUMN merambah proyek-proyek APBN maupun APBD di Sumut diakui membuat kondisi pengusaha konstruksi local semakin menurun ekonominya. Bahkan, banyak pengusaha senior di Sumut yang dulu mapan belakangan mulai bangkrut satu persatu.
Kondisi ini dikhawatirkan akan makin parah bila terlalu diberi kebebasan terhadap perusahaan konstruksi asing ikut merambah semua proyek nasional sehingga bisa berdampak bagi kekuatan ekonomi nasional ataupun masing-masing daerah. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah mau tidak mau harus peduli dalam memberdayakan pengusaha-pengusaha local.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPRD RI Malkan Amin pada acara ulang tahun ke-10 LPJKD Sumut yang dilaksanakan di Griya Dome Medan, Sabtu ( 1/5 ) malam. Acara itu dihadiri Ketua Umum LPJKD Sumut Ir.Murniati Pasaribu, Sekretaris Umum Ir Robertman Sirait dan anggota Dewan Pengurus di antaranya Ir. Jonner Hutagaol, MM dan Ir. Ruslan Girsang serta Ketua Majelis LPJKD Ir. Lancar Siahaan dan Sekretaris Majelis Ir. Sihar Cibro. Para mantan Ketua dan Pengurus LPJKD Sumut yang hadir di antaranya Ir. Saut B. Pardede, Ir Tonggo Sihaan dan Ir Juara Pangaribuan.
Sedangkan para pengurus asosiasi perusahaan pelaksanaan maupun konsultan konstruksi yang hadir antara lain Ir. Junjungan Pasaribu ( ATAKI ), Ir. Junedi ( Gabkaindo), Erikson L. Tobing ( Gapeksindo ), Ir. Harry Marbun ( AABI ), Ir. Goentono ( Inkindo dan lain-lain.
" Saya ingat banyak teman-teman saya pengusaha lokal termasuk di Sumut yang dulunya mapan, eh sekarang sudah mulai jual peralatannya. Takutnya kalau tidak pernah dapat pekerjaan lagi mobilnya pun akan terjual, bagaimana pula mereka menggaji karyawannya," ungkap Malkan yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ( LPJK ) Nasional atau pusat itu prihatin. Menghadapi era globslisasi terutama dengan pemberlakuan Asean- Cina Free Trade Agreement ( ACFTA ) yang sudah didepan mata, Malkan mengkhawatirkan akan semakin banyak pengusaha local yang makin terpuruk kalau tidak segera diperhatikan pemerintah.
Malkan yang angota Panitia Anggaran di DPR RI ini mengatakan APBN pemerintah beberapa tahun terakhir telah mencapai Rp 1000 Triliun dan itu tergolong kecil untuk sector infrakstruktur." Dengan anggaran untuk insfrakstruktur itu saja banyak pengusaha local yang tidak kebagian pekerjaan apa lagi apabila anggaran itu ikut diambil perusahaan asing yang merambah," katanya.
Ia meminta pemerintah darah juga bertanggung jawab memberdayakan kontraktor di Sumut dengan proyek-proyek insfrakstruktur menggunakan dana APBD agar memiliki kekuatan modal meghadapi persaingan bebas dari luar negeri.
Di sisi lain ia meminta kepada seluruh kontraktor dalam berbagai asosiasi perusahaan pelaksanaan maupun konsultan yang ada di Sumut Bersama LPJKD dan LPJKN untuk kompak dalam mengembangkan kinerja dan kualitasnya." Kami di DPR RI berjanji memperjuangkan nasib kontraktor nasional secara umum agar di perhatikan pemerintah. Sector kontruksi selama ini berpotensi untuk praktek korupsi oleh pemerintah. Di sisi lain saya berharap kontraktor jangan ikut-ikutan melakukan praktek KKN," katanya.
Sementara itu, asisten Ekbang Pempropsu Zaili Azwar mewakili Gubsu dalam sambutannya hanya menyampaikan yang normatife tanpa ada komitmen dukungan dan kepedulian terhadap nasib kontraktor local Sumut yang belakangan sering meneriakkan protes akibat banyaknya proyek-proyek APBD Sumut yang diberikan kepada perusahaan Jakarta maupun BUMN.
