Rekomendasi Semiloka ABK SNI

REKOMENDASI

Pada pelaksanaan Semiloka Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan Berbasis SNI "Analisa Biaya Konstruksi" BSN-2008 yang dilaksanakan oleh LPJKD-SU di Universitas Darma Agung tanggal 5 Maret 2009 telah disimpulkan makalah-makalah bahan diskusi semiloka yang masing-masing bersumber dari oleh :
1. Hand Book Standar Nasional Indonesia Badan Standarisasi Nasional 2008 / Hand Book SNI-ABK 2008.
2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA).
3. Penyusunan anggaran biaya bangunan oleh Dinas Bina Marga.
4. Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan Berbasis Analisa SNI dan Analisa BOW oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim)
5. Penyusunan Anggaran Biaya pada Bangunan Swasta
6. Mekanisme Penentuan Harga, Perguruan Tinggi

Ringkasan dari masing-masing makalah tersebut adalah seperti di bawah ini :
1. Hand Book Standar Nasional Indonesia Badan Standarisasi Nasional 2008/Hand Book SNI-ABK 2008.
· SNI ini hanya untuk bangunan Gedung dan Rumah Sekolah
· Berisi 14 Jenis Kelompok pekerjaan terdiri dari 465 jenis pekerjaan konstruksi.
· Mengacu kepada Analisa Burgerlijke Openbare Werken ( BOW ) Thn.1921 , Data Sekunder dari BUMN dan Kontraktor .
· Perhitungan dengan menggunakan SNI- ABK merupakan perhitungan harga dasar dan belum memperhitungkan biaya mananjemen lapangan dan keuntungan.
· Survey yang dilaksanakan di 10 kota di Indonesia.
· Elemen bangunan hasil fabrikasi tidak tercakup dalam SNI ini, misalnya tiang pancang.
· Penyusunan SNI diputuskan berdasarkan metode Konsensus.

2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA).
· Belum mempunyai standar / aturan baku tentang penyusunan harga satuan.
· Menggunakan Analisa BOW / SNI bila Jenis Pekerjaan Konstruksi yang ada pada pekerjaan tersebut diatur pada Analisa BOW / SNI
· Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi yang tidak ada dalam SNI , disusun analisa tersendiri dengan menggunakan mekanisme Skema Penyusunan RAB. Skema ini disusun berdasarkan masukan dari, Gambar Kerja ; Spesifikasi Teknis ; Metode Kerja dan Lokasi Pekerjaan maupun Quarry .
· Dalam Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga disebut bahwa dalam Jumlah Harga sudah termasuk Biaya Umum dan Keuntungan

3. Penyusunan anggaran biaya bangunan oleh Dinas Bina Marga
· Panduan Analisa Harga Satuan (PAHS), Versi 2,0. sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga No.04/S2/DB/2008. Perihal Panduan Analisa Harga Satuan edisi Desember 2006.
· Pada komponen Harga Satuan Pekerjaan , komponen Harga Satuan Pekerjaan adalah :
o Biaya Langsung, terdiri dari Bahan (bahan dasar; bahan olahan; bahan jadi) , Alat (alat berat; AMP dll ) dan Tenaga Kerja (keahlian; jumlah ; kesulitan waktu dll)
o Biaya Tidak Langsung, terdiri dari Biaya Umum/Overhead (kantor; pegawai lap; manajemen; travel dll)
o Keuntungan (termasuk Risiko)

4. Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan Berbasis Analisa SNI dan Analisa BOW oleh Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim)
a. Perbandingan antara Analisa Harga Satuan Pekerjaan Analisa BOW dengan Analisa SNI . 2008
b. SNI tidak mencantumkan keuntungan
c. SNI hanya mencantumkan satuan upah dan bahan tetapi tidak mencantumkan indeks pemakaian alat.

5. Penyusunan Anggaran Biaya pada Bangunan Swasta
a. Menghitung Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan Perhitungan Sendiri.
b. Banyak menggunakan komponen bangunan hasil fabrikasi.
c. Struktur Anggaran Biaya Bangunan mencantumkan Biaya Langsung, Manajemen Fee, Biaya Test & Comisioning, Biaya Umum dan Provisional Sum ( Keuntungan).

6. Mekanisme Penentuan Harga, Perguruan Tinggi
· Pendekatan pengukuran Indeks Satuan Tenaga Kerja dengan Time and Motion Study Pendekatan perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan
o Pendekatan pengukuran kualitas keterampilan orang
o Pendekatan perhitungan produktivitas Tenaga Kerja
· Pendekatan Biaya Tenaga Kerja dengan menggunakan
o Method Study
o Work Measurement


Pada sesi berikutnya diadakan diskusi atas makalah-makalah tersebut, diperoleh catatan sebagai isu impelementasi seperti berikut ini.
SNI
· SNI – ABK disusun berdasarkan data sekunder dari mengacu kepada Analisa Burgerlijke Openbare Werken (BOW) Thn.1921, Data Sekunder dari BUMN, Kontraktor. Kenapa BOW masih dipakai sbg acuan karena BOW sudah out of date.
· Belum kelihatan pembiayaan atas para tenaga ahli dan manejemen pelaksana.
· SNI belum/tidak membicarakan tentang pemakaian, penggunaan komponen bangunan hasil fabrikasi seperti, BRC, Kosen; Daun Pintu. Untuk bahan bahan hasil fabrikasi, perlu juga dibuat SNI nya, paling tidak analisa untuk memasang / bukan membuat.
· Pelaksanaan survey dan study time and motion, sebaiknya dilaksanakan di banyak kota di Indonesia yang mewakili seluruh strata geografis, (bukan hanya di 10 kota besar di Indonesia)
· Penetapan SNI berupa konsensus menjadi mengaburkan hasil study.
· SNI–ABK tidak / belum mencantumkan struktur Anggaran Biaya Bangunan secara utuh, dimana biaya manajemen lapangan / tenaga ahli , tidak dibiayai melalui SNI, demikian juga biaya tidak langsung lainnya.

SDA
· Penyusunan analisa harga satuan belum baku, sehingga antara pengguna jasa dan penyedia jasa akan ada kemungkinan memakai formula yang tidak sama.
· Dalam struktur Anggaran Biaya Bangunan oleh Dinas Sumber Daya Air , dicantumkan adanya Biaya Umum dan Keuntungan pada Jumlah Harga Biaya Bangunan, namun tidak eksplisit.

BINA MARGA
· Dalam Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan oleh Bina Marga dalam ”Komponen Harga Satuan”, disebut adanya kebebasan menyusun Analisa Harga Satuan dan Cara Kerja sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Apakah PAHS ver 2,0 sudah dipakai bersama antara penyedia dan pengguna jasa.
· Bagaimana kedudukan PAHS versus SNI.

BANGUNAN MULTISTORIES/SWASTA
· Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan Swasta, umumnya disusun berdasarkan pengalaman dan tidak mengacu kepada kepada SNI.
· Menyebut adanya biaya langsung , biaya tidak langsung dan keuntungan.

DINAS TARUKIM
· Dalam penyusunan Anggaran Biaya Bangunan oleh Dinas Tarukim, menyatakan adanya perbedaan koefisien antara SNI dan BOW .
· SNI tidak mercantumkan keuntungan
· Bagaimana kalau lonjakan harga ditemukan dalam proses pengadaan pekerjaan

Berdasarkan isi makalah dari dari hasil diskusi pada semiloka ini, maka tim perumus menyusun rekomendasi semiloka dalam lembar rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah , tim SNI BALITBANG Dep. PU
Agar diperoleh harga Biaya Bangunan yang terukur, tepat , pantas dan transparan, maka sangat perlu adanya Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan yang ditampilkan secara eksplisit meliputi:
a. BIAYA LANGSUNG, terdiri dari kumpulan Harga Satuan Pekerjaan .
b. BIAYA TIDAK LANGSUNG/BIAYA UMUM, antara lain terdiri dari Over head, Biaya Manajemen Lapangan, Test & Comissioning, Asuransi dll, PROFIT, terdiri dari Risiko dan Keuntungan, Sehingga dengan demikian diperoleh pemahaman dan pengertian yang sama bagi semua pemangku kepentingan, terutama untuk bangunan yang dibiayai oleh dana pemerintah.
Disamping itu para pemangku kepentingan masing masing memiliki keyakinan atas legal aspek sebuah Anggaran Biaya Bangunan.
Bila usulan menyusun Pedoman Anggaran Biaya belum dapat direalisasi pada saat sekarang ini , hendaknya Pemerintah membuat Surat Edaran untuk itu. Sebelum ketentuan SNI ditetapkan dengan surat keputusan dimintakan kepada Pemprovsu untuk memberlakukan SNI dengan usulan tambahan sebagaimana tersebut diatas
Dalam hal satuan pekerjaan yang tidak tercantum dalam SNI maka dibutuhkan metode pelaksanaan dan analisa tersendiri, perlu dibuat pedoman / aturan agar analisa tersebut dapat digunakan sebagai ketetapan hukum ( legal aspek )

2. BSN
· Perlu ada pengujian laboratorium tentang besaran indeks atas Tenaga Kerja ; Bahan ; Peralatan. Paling tidak atas bebrapa jenis pekerjaan yang dominan yang mewakili masing masing kelompok satuan pekerjaan, guna memperoleh validitas.
· Perlu adanya ketetapan hukum ( legal aspek ) penggunaan SNI.secara resmi. dan menyatakan status analisa BOW dalam ketetapan hukum dimaksud.
· Perlu disebut di SNI bahwa Analisa Harga Satuan di SNI adalah Biaya Langsung, belum termasuk Biaya Tidak Langsung dan Profit.
· Pelaksanaan survey dan study time and motion , sebaiknya dilaksanakan di banyak kota di Indonesia yang mewakili seluruh strata geografis, ( bukan hanya di 10 kota besar di Indonesia )

3. PERGURUAN TINGGI
Perguruan tinggi perlu memasukkan SNI dalam kurikulum , agar pemahaman tentang SNI dan aturan-aturan yang ada didalamnya dipahami oleh para mahasiswa. Dengan demikian para lepasan perguruan tinggi akan mempunyai wawasan yang sama atas struktur Anggaran Biaya Bangunan berdasarkan SNI.

4. LPJK
Masyarakat jasa konstruksi Sumatera Utara meminta kepada LPJK untuk menindaklanjuti hasil-hasil Semiloka kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.